Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan Contraceptive Failure Rate (CFR)

                        Prevalensi pemakaian alat kontrasepsi/CPR akan berpengaruh terhadap penurunan TFR. Peningkatan CPR didukung oleh tingkat pencapaian peserta KB aktif. Capaian CPR sampai dengan tahun 2007 adalah sebesar 61,4% untuk semua cara dan 57,4% untuk cara modern, meningkat dari periode survei SDKI 2002/2003 sebesar 60,3 untuk semua cara dan 56,7 untuk cara modern.

                        Data SDKI 2007 menunjukkan jenis kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah jenis suntikan (31,8%), pil (13,2%), dan IUD (4,9%). Secara nasional, metode sterilisasi wanita juga lebih banyak diminati (3,0%) dibandingkan dengan implant (2,8%). Kontrasepsi jenis suntikan semakin menurun penggunaannya seiring dengan jumlah anak yang dimiliki. Saat memiliki 1‐2 anak, penggunaan suntik mencapai 38,7%, jumlah ini terus berkurang menjadi 19,3% pada perempuan dengan jumlah anak lebih dari 5 orang.

                      Tren data SDKI 1991‐2007 menunjukkan perubahan pemakaian alat kontrasepsi dari pil ke suntik, sementara penggunaan kontrasepsi jenis implant, IUD, dan MOP terus mengalami penurunan dan metode KB MOW cenderung fluktuatif, padahal sasaran pembangunan kependudukan dan KB yang ingin dicapai dalam RPJMN 2004‐2009 adalah meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan efisien, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang.

                        Upaya meningkatkan pemakaian CPR juga terkendala oleh tingginya disparitas CPR antarprovinsi, baik untuk semua cara maupun cara modern. CPR yang tertinggi untuk cara modern dan semua cara terdapat di Provinsi Bengkulu, sementara CPR yang terendah terdapat di Provinsi Papua untuk cara modern, dan Provinsi Maluku untuk semua cara. Selain itu, sebanyak 18 provinsi masih memiliki CPR cara modern di bawah rata‐rata nasional dan hanya 5 provinsi yang sudah memiliki CPR cara modern di atas 65%. CPR cara modern Indonesia (Nasional) sebesar 57,4% dan untuk provinsi DIY sebesar 54,8%, sedangkan CPR semua cara Indonesia sebesar 61,4% dan provinsi DIY telah mencapai 66,9%. 

                        Pasangan usia subur (PUS) di kabupaten Sleman adalah 137.905 orang, peserta KB aktif 99.810, bukan peserta KB karena ingin anak segara dan tidak inin anak lagi (BKKBN DIY, 2011).

                        Salah satu ukuran dari kualitas pemakaian (CPR) adalah angka putus pakai kontrasepsi. Alasan putus pakai antara lain karena kegagalan kontrasepsi, ketidakpuasan terhadap alat/cara KB, efek samping dan tidak tersedianya alat/cara KB. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief mengemukakan bahwa tingkat kegagalan kontrasepsi (Contraceptive Failure Rate) di Indonesia masih di bawah standar internasional yaitu 0,2 persen. Akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi reversibel (bisa kembali subur) usia 15-45 tahun memiliki kemugkinan 1,8 untuk terjadi kegagalan kontrasepsi. Pada kontrasepsi tetap (kontap) yaitu sterilisasi, angka kegagalan hanyalah 1,3. Dalam 1 tahun penggunaan metode reversibel, terjadi kegagalan sebanyak 9%. Kegagalan kontrasepsi bisa disebabkan berbagai hal yaitu kegagalan metode itu sendiri, dihentikannya metode oleh akseptor, kurang disiplin menggunakannya, atau kesalahan penggunaan.

                        Contraceptive Failure Rate (CFR) yang tinggi dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini meningkat pada akseptor yang mempunyai pengalaman kesulitan dalam mengakses alat kontrasepsi dan mengubah metode kontrasepsi setelah bencana Gempa di Yogyakarta dari metode yang mempunyai tingkat kegagalan rendah ke metode dengan tingkat kegagalan tinggi, seperti dari suntik ke koitus interuptus atau tidak menggunakan metode apapun. Tidak ditemukan kasus kehamilan yang tidak direncanakan pada akseptor yang menggunakan metode yang sama atau yang mengubah metode kontrasepsi dari metode kontrasepsi dengan tingkat kegagalan tinggi ke metode dengan tingkat kegagalan rendah (Hapsari, 2009).